Impeachment Presiden Park dan Kedewasaan Demokrasi

Impeachment Presiden Park dan Kedewasaan Demokrasi

DITULIS USER

Hazairin Pohan
ngopiOPINI 14 Mar 2017 WIB

DALAM perjalanan pulang dari Seoul saya sempat membaca artikel hebat yang ditulis oleh pakar hukum ketatanegaraan Harvard University, Noah Feldman, 12 Maret 2017.  Feldman juga menjadi seorang kolumnis Bloomberg yang handal.

Dua hari sebelumnya, Jumat (10/3) Presiden Korea Selatan Park Geun-hye secara resmi dicopot dari jabatannya, Jumat, setelah Mahkamah Konstitusi menegaskan impeachment yang sebelumnya telah diputuskan oleh Majelis Nasional, parlemen Korea Selatan.

“Ini bukan soal ideologi, tetapi adalah perlindungan terhadap Konstitusi,” kata ketua panel Mahkamah Konstitusi Ny. Lee Jung-min.

Proses pemakzulan Park memang kurang mendapat perhatian Indonesia.  Padahal ini penting.  Besar harganya pengalaman Korea yang relevan untuk kita.  Kita mendapat pelajaran penting dalam membangun demokrasi di tanah air dalam proses pemakzulan Park ini.

Demokrasi jangan hanya menjadi prosedur melindungi penguasa gagal. Maka, mekanisme penggusuran pemimpin abal-abal perlu menjadi pelajaran bagi kita dalam membangun demokrasi yang benar: untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat kita sendiri.

Proses pemakzulan penting untuk memastikan apakah demokrasi berjalan baik dan dewasa.  Pemakzulan Park setelah aksi demo berbulan-bulan berlangsung damai pula. 

Sukar membayangkan, jika pemakzulan terjadi di Indonesia sekarang ini akan berjalan seperti di Korea Selatan.  Polarisasi yang telah terjadi di Indonesia sekarang ini –sebagai buah dari Pilkada DKI—telah membelah masyarakat: distorsi yang massif karena permainan media dan duit.  Ujung-ujungnya, distorsi politik di Indonesia ini membahayakan.  Jika sekarang pemakzulan terjadi di Indonesia maka akan terjadi bentrokan massal yang bisa berujung perang saudara.  Pelanggaran konstitusi kian massif dan kita tidak tahu kepada siapa negeri ini dititipkan secara amanah ketika semua unsur telah terdistorsi oleh kepentingan yang tidak jelas.

Awalnya, Park sendiri tidak berambisi menjadi presiden.  Namun partai konservatif kanan Saenuri Party bernostalgia pada Presiden Park Chung-hee, ayah Geun-hye yang berkuasa dengan tangan besi selama 17 tahun dan berhasil mentransformasikan Korea yang miskin sehabis perang menjadi Korea Selatan seperti dikenal sekarang ini.  Saya menulis 7 artikel mengenai keberhasilan dan rahasia transformasi hebat Korea di zaman Park Chung-hee, dalam website saya.

Kejatuhan Park pecan lalu telah membuka era Korea Selatan di tangan partai oposisi sekarang, Partai Demokrat, untuk berkuasa.  Di samping kedua partai utama ini masih ada partai ketiga yang disebut sebagai ‘Partai Keadilan’ yang berbau ‘kiri’.  Dunia usaha bahkan masyarakat internasional menyambut dengan gembira: demokrasi telah berjalan dewasa, dan bisnis pun tidak terdistorsi oleh budaya korup.

Demokrasi mengakui perbedaan pendapat.  Tentu saja tidak menang-menangan seperti yang terjadi sekarang, persisnya hasil dari proses politik Pilkada DKI yang amburadul ini.  Masyarakat yang tidak ada urusan dengan siapa yang menang digiring oleh pihak yang berkompetisi dalam aksi dukung-mendukung.  Kabarnya triliunan rupiah menjadi taruhan dalam kompetisi gubernur sekarang.  Perbedaan di Indonesia kini menghasilkan bullying, caci-maki pun merebak.

Jika sebelumnya kontestasi politik hanyalah pertarungan di kalangan elit politik, kini kontestasi sudah membelah masyarakat, dan bahkan instansi pemerintah maupun negara pun sudah ikut turun tangan.  Kini politik partisan kian parah di tanah air.  Bahkan, kantor berita nasional dan badan yang mengurus cuaca pun ikut-ikutan berpolitik membela penguasa.  Menyedihkan negeriku.

Demokrasi juga memerlukan keseimbangan (check and balances) di antara 3 kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  Gejala buruk sekarang di tanah air kita adalah penumpukan kekuasaan di eksekutif yang massif.  Dua lembaga demokrasi lainnya: legislatif dan bahkan yudikatif pun kini tunduk pada eksekutif.  DPR pun kian hilang suaranya memperjuangkan aspirasi rakyat.  Mereka sibuk dengan agenda pribadi dan nyaman-nyaman saja berada di bawah ketiak pemerintah. Parah. 

Ketika yudikatif pun lemah dan tunduk pada kemauan pemerintah maka perjuangan keadilan pun kian menjauh.  ‘Rule of Law’ hanyalah retorika belaka. 

Penumpukan kekuasaan di tangan eksekutif sekarang jauh lebih buruk daripada di zaman Orde Baru.  Dalam era lama di tanah air –Orde Baru—meskipun tidak semua baik, tetapi ada order (keteraturan), dan eksekutif tidak mendominir legislatif maupun yudikatif.  Mutu kepemimpinan masih bisa dipertanggungjawabkan.  Masih ada ‘ruang’ bagi kedua lembaga tinggi negara ini beroperasi sesuai dengan mandatnya yang berbeda dengan keinginan penguasa Order Baru.  Media pun ‘lebih bebas’ karena berani mengambil garis berbeda dengan penguasa.  Kini?

Ketika ‘rule of law’ dilemahkan di tanah air kita, maka kebangkrutan negeri tinggal menunggu waktu saja.  “Hukum kini tumpul ke atas dan tajam ke bawah” adalah ungkapan betapa keadilan kini telah terabaikan.

Maraknya politik uang telah mencederai demokrasi di tanah air.  Proses demokrasi untuk mendukung kepentingan pemodal kian marak.  Caci-maki tanpa fatsoen demokrasi yang sehat dibiarkan.  Demokrasi kian menjadi prosedural, hanya untuk memastikan kekuasaan berlanjut –dan ujung-ujungnya duit—kian tidak mendidik rakyat.

Impeachment terjadi di berbagai negeri, juga di Indonesia pada zaman Gus Dur menjadi presiden di tahun 2001.   Di negeri-negeri lain, seperti di Venezuela terjadi pada Presiden Carlos Andres Perez di tahun 1993 dan juga kini sedang dihadapi oleh Presiden Nicolas Maduro, di Ecuador terhadap Presiden Abdala Bucaram tahun 1997 yang baru enam bulan berkuasa dan Presiden Lucio Gutierrez tahun 2005, di Peru terhadap Presiden Alberto Fujimori di tahun 2000, di Lithuania terhadap Presiden Rolandas Paksas di tahun 2004, di Paraguay terhadap Presiden Fernando Lugo di tahun 2012, dan akhir kali di Brazil terhadap Presiden Dilma Roussef di tahun 2016.

Sistem ketatanegaraan Amerika lebih longgar daripada di Korea Selatan, karena setiap keputusan kongres di Amerika langsung dieksekusi, meskipun pemakzulan belum pernah terjadi. Upaya pemakzulan terhadap Presiden Andrew Johnson di tahun 1868 dan Presiden Bill Clinton di tahun 1999 keduanya gagal. 

Di Korea Selatan, impeachment harus mendapat pengesahan dari Mahkamah Konstitusi.  Jumat pekan lalu, 8 hakim Mahkamah sepakat dengan suara bulat mengesahkan impeachment terhadap Presiden Park Geun-hye.  Seyogianya panel berjumlah 9, tetapi satu kursi belum terisi.

Di Rusia, impeachment gagal terhadap Presiden Boris Yeltsin di tahun 1999, dan teradap Luis Gonzalez Macchi di Paraguay pada tahun 2003, maupun terhadap Presiden Roh Moo-hyun di Korea Selatan.

Secara hukum, Presiden Park belum terbukti melakukan korupsi.  Persidangan baru memutuskan nasib orang-orang terdekatnya, termasuk

Ny. Choi Soon-ill, ‘agen dunia’ yang memunguti duit dari konglomerat Korea Selatan, dan mendirikan sebuah yayasan penamung ‘duit haram’, sejumlah puluhan juta dollar.

Park, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi “telah melanggar hukum dan tentunya lalai mengemban Konstitusi dan UU layanan publik, dengan memberikan ‘favor’ kepada Choi yang memiliki akses terhadap informasi yang ada di kantor kepresidenan secara tidak sah”. Kedua, Park dipersalahkan melindungi campur-tangan Choi dalam urusan negara.  Ini kegagalan Park dalam ‘menjaga dan melindungi Konstitusi’.

Yang menonjol dari kelemahan Park adalah beliau dipandang ‘tidak kompeten’ menjadi pemimpin.  Ini alasan baru dan menurut saya cukup kuat to remove president from power for the reasons of incompetencies.  Ini alasan baru yang juga penting untuk memperkuat bahwa demokrasi berjalan.  Bagi Indonesia di alam reformasi dan gagal menghasilkan pemimpin yang bagus dan amanah, maka ketika seorang pemimpin dipandang rakyat tidak kompeten dan gagal memenuhi janjinya dan bahkan membuat hidup lebih sengsara maka dia boleh dimakzulkan.

Saya menarik pelajaran penting kasus Park bagi pembelajaran demokrasi di tanah air.  Pemakzulan Park menjadi hasil luar biasa bahwa demokrasi berjalan. Pelajaran penting bagi kita bahwa impeachment di Korea bahkan dapat berlangsung dalam budaya politik sangat didominasi oleh keberpihakan.

Tumbangnya Park berkat 3 faktor kunci: demonstrasi damai, pelaksanaan “people’s power” yang berkelanjutan, dan skandal korupsi yang sangat meresahkan.  Tuntutan untuk pemakzulan Park bahkan muncul dari partainya sendiri, Saenuri Party.

Sebenarnya kondisi untuk pemakzulan di Korea ini tidak ideal, karena politik di di ‘Negeri Ginseng’ ini dikuasai 2 partai, yang merupakan penerus dari partai berkuasa dulu yang berbeda jalan ketika angin demokrasi bertiup di Korea Selatan. 

Seperti di tanah air, Golkar partai Orde Baru itu kemudian pecah menjadi Gerindra, Nasdem, dan Hanura.  Begitu juga Partai Saenuri akhirnya terbelah dua.  Satu tetap di platform konservatif kanan, dan satu lagi –Partai Demokrat—menjadi kekuatan demokrasi. Semangat dan jiwa demokrasi telah mengubah karakter partai turunan ini. 

Sekarang ini di Korsel jelas, keduanya menjadi kompetitor pada setiap pemilu, dengan platform, ideologi, maupun program yang berbeda tajam.  Di Indonesia, karakter ini tidak hadir. Meskipun kondisi ini tidak ideal untuk impeachment, namun justice should prevail!

Hukum ketatanegaraan Korea Selatan tidak membuat prosedur impeachment gampang dilakukan. Berdasarkan Konstitusi, usulan parlemen untuk pemakzulan terhadap presiden harus didukung oleh mayoritas anggota Majelis Nasional (300 kursi) dan untuk itu dipersyaratkan persetujuan dari dua pertiga anggota. Setelah ada keputusan barulah impeachment diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

UU Mahkamah Konstitusi tahun 1988 menetapkan bahwa Mahkamah harus memutuskan apakah presiden melanggar "Konstitusi atau hukum dalam pelaksanaan tugasnya." Praktik ketatanegaraa seperti ini tidak terdapat di Amerika dan di Indonesia.

Di tengah keberadaan Mahkamah Konstitusii kita yang lemah dan tunduk pada kekuasaan eksekutif maka skenario ini bisa berbeda jika diterapkan di Indonesia.  Keputusan DPR —dengan tekanan, pengaruh maupun uang—bisa berbeda dengan pendapat Mahkamah Konstitusi.  Berbahaya!.

Di Korea Selatan, protes rakyat terhadap Presiden Park adalah elemen utama dalam pergeseran persepsi Partai Saenuri terhadap Park sendiri.  Sebagai pimpinan partai dan anggota parlemen meyakini kebijakan Park pada akhirnya merugikan partai dalam jangka-panjang dan karena itu mereka malah 62 anggota parlemen Saenuri membelot sehingga memperkuat dukungan pemakzulan bagi presiden dari kalangan partai mereka sendiri.

Secara khusus, saya mencatat aksi protes dengan massa yang besar namun berjalan damai dan tertib, dan tidak mengancam proses demokrasi itu sendiri. Meskipun ada ‘demo tandingan’ dari pendukung Park tetapi tampaknya para pendukung kedua pihak juga berkepentingan menjaga agar demokrasi tetap terpelihara tanpa sikap menang-menangan, seperti yang terjadi di negeri kita.

Aksi demo damai terbesar yang menuntut Park diperkirakan mencapai 2 juta orang, sementara ‘demo tandingan’ yang mendukung Park sekitar 1 juta orang.  Tidak terjadi bentrokan, karena tentara maupun penegak hukum memiliki karakter yang benar-benar ‘netral’ tidak terkontiminasi oleh berbagai kepentingan.  Ini masih perlu diuji di Indonesia, apakah para penegak hukum kita bisa ‘menjaga jarak aman’ dalam hubungan dengan penguasa maupun pemilik modal.

Di Korea, kalkulus politik bergeser ke arah yang lebih baik dan tepat.  Pemakzulan ini didukung kalangan dunia usaha karena korupsi mendistorsi proses ekonomi menjadi ‘mahal’ dan tidak kompetitif.  Ke depan, ‘kongkalikong’ antara penguasa dan konglomerat (chaebol) akan berjalan wajar, seperti zaman Park Chung-hee yang pensiun dengan kemiskinan karena tidak terbeli oleh politik korup meskipun dia banyak memfasilitasi kuatnya chaebol menjadi perusahaan raksasa dunia.  Besarnya setoran chaebol kini untuk keluarga presiden dan rekan-rekannya menjadi kenyataan dan tidak bisa diabaikan.

Aneh tapi nyata, ‘cinta ditolak, dukun bertindak’ terjadi di sekitar Presiden Park.  Ada ritual pedukungan yang dilakukan Ny. Choi untuk memfasilitasi komunikasi dengan orang mati.  Juga tidak terjawab, mengapa ketika skandal kapal feri yang menewaskan 304 penumpang tanpa rasa simpati dari Park.  Ini menggeramkan bagi masyarakat Korea yang rasional.

Keputusan dengan suara bulat Mahkamah Konstitusi sebagai elemen kunci akhir dari proses pemakzulan. Ini luput dari observasi saya, karena biasanya ada saja suara ‘dissenters’. At the end of the day keputusan MK ini memberikan jaminan legitimasinya proses demokrasi untuk pemakzulan Park.  Skenario Seoul ini berbeda dengan apa yang terjadi di Tahrir Square di Kairo.

Drama yang baru terjadi di Seoul ini perlu membuka mata kita semua bahwa demokrasi jangan terjebak pada hal-hal prosedural dukung-mendukung karena digerakkan dari atas demi kekuasaan dan kepentingan individu jangka pendek yang merugikan negeri dalam jangka panjang.  Sistem demokrasi harus mampu ‘membuang’ pemimpin yang buruk, agar negeri berjalan pada rel yang benar.  Beruntunglah Korea Selatan, begitu kesimpulan Noah Feldman.  Praktik politik permainan opini media berbayar dan penggelontoran duit triliunan ini sama dengan menggadaikan masa depan negeri dan ahli-waris negeri ini.

Dan saya setuju pemakzulan, karena rakyat Korea Selatan telah membuat keputusan yang benar dan tepat.  Tidak ada tempat bagi pemimpin abal-abal!

Penulis : Hazairin Pohan

Bagikan artikel ini

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang ditulis oleh user. Tanggung jawab isi sepenuhnya pada user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini. Namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.