Peta Longsor Gresik dan Belum Tuntasnya Mitigasi
Ilustrasi: Media Indonesia

Peta Longsor Gresik dan Belum Tuntasnya Mitigasi

DITULIS USER

Faiz Abdalla
ngopiOPINI 19 Apr 2017 WIB

Tiga kecamatan di Kabupaten Gresik masuk ketegori rawan longsor, yakni Kecamatan Ujungpangkah di wilayah daratan, Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak di Pulau Bawean. Sementara kecamatan lain masuk kategori sedang, antara lain Kecamatan Gresik Kota, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Panceng. Peta rawan bencana tersebut dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur (Jawa Pos, 13 April 2017).

Kecamatan Ujungpangkah menjadi perhatian Pemda Gresik, karena sebelumnya sangat jarang terjadi longsor. Sementara Pulau Bawean memang sering terjadi longsor. Dampaknya tidak terlalu parah, karena pemerintah telah membangun plengsengan di beberapa lokasi yang sering longsor tersebut. Adapun untuk kategori sedang, daerah bukit Giri menjadi perhatian, sebab daerah tersebut merupakan dataran tinggi dan di bawahnya terdapat lereng yang langsung menghubungkan dengan pemukiman warga.

Selain enam wilayah itu, bantaran Sungai Bengawan Solo juga dikhawatirkan berpotensi longsor. Bantaran sungai tersebut sering terjadi longsor saat banjir datang. Dua kecamatan yang dilewati sungai, yakni Bungah dan Dukun, juga menjadi perhatian pemerintah.

Belajar dari Longsor Ponorogo

Awal bulan ini, bencana longsor melanda Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Dusun Tangkit, Desa Banaran, Kecamatan Pulung. Tebing setinggi 100 meter ambrol ketika warga tengah memanen jahe di kebun. Longsoran itu memanjang hingga 800 meter dengan ketinggian sekitar 20 meter, menimbun 23-25 rumah dan kebun penduduk. Dari 128 warga penghuni rumah tertimbun, 100 orang selamat dan 28 warga lainnya tertimbun.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebenarnya telah memetakan kawasan rawan longsor lengkap dengan skala kerentanannya. Peta itu dipadukan dengan prakiraan curah hujan dan bentang alam, menghasilkan peta potensi gerakan tanah yang diperbaharui setiap bulan. Peta itu dikirim ke semua provinsi terkait. Dalam peta rawan longsor tersebut, Desa Banaran termasuk daerah dengan tingkat bahaya tinggi longsor.

Penduduk desa ternyata telah mendeteksi potensi bencana, bahkan sudah mengenali tanda-tanda menjelang longsor 20 hari sebelum bencana terjadi. Maka sebenarnya, bencana longsor di Ponorogo tidak terjadi secara tiba-tiba. Longsoran kecil-kecil dan retakan tanah sudah menjadi penanda sebelumnya. Mereka pun sudah mengantisipasi potensi tersebut dengan mengungsi. Setiap malam mereka tidur di lokasi yang lebih aman.

Namun bencana tetap memakan korban, karena sumber ekonomi penduduk ada di tempat itu. Hampir seluruh bukit di lokasi bencana berubah menjadi ladang jahe. Sebagai sumber penghasilan, jahe telah menjamin kesejahteraan. Namun di sisi lain, perladangan jahe justru memicu kelongsoran karena tidak mampu mengikat tanah dan air. Merujuk analisa Kompas (17 April 2017), bencana longsor yang bertubi-tubi melanda Jawa Timur akhir-akhir ini, selain disebabkan curah hujan dan kondisi geologi, juga persoalan (perubahan) tata guna lahan.

Perlu Upaya Mitigasi Bencana Menyeluruh

Bencana longsor di Ponorogo tersebut kembali menunjukkan belum tuntasnya upaya mitigasi di negeri ini. Ketika peta longsor telah disebar dan tanda-tandanya sudah dikenali, seharusnya ada upaya untuk menindaklanjuti. Berkaca pada bencana di Ponorogo, memahami risiko dan mengenali tanda-tanda potensi bencana ternyata masih belum cukup, karena harus diikuti dengan relokasi penduduk secara berkelanjutan.

Menyediakan lahan, rumah serta menjamin ketersediaan sumber ekonomi di lingkungan baru yang direlokasi, seharusnya dapat diupayakan. Tentu tidak mudah, karena membutuhkan anggaran besar. Namun untuk keselamatan rakyat, hal itu menjadi kewajiban pemerintah. Mitigasi atau pengurangan risiko bencana yang dilakukan secara benar akan menurunkan kerugian ekonomi akibat bencana alam yang mencapai Rp 30 triliun per tahun, hingga tinggal sepersepuluhnya (Tajuk Rencana, Kompas, 6 April 2017).

Tidak tuntasnya upaya mitigasi menegaskan bahwa penanggulangan bencana selama ini masih bersifat parsial. Pengertian dan tahapan penanggulangan bencana: prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, belum dikontruksikan dalam praktik secara maksimal. Penanggulangan bencana masih di sekitar upaya tanggap darurat. Pemerintah dan masyarakat baru bertindak ketika bencana datang.

Maka, berkaca pada kasus Ponorogo tersebut, upaya mitigasi bencana di Kabupaten Gresik harus menjadi kesadaran bersama. Ketika peta rawan longsor telah disebar, maka harus segera ada tindakan, terutama dari pemerintah. Masyarakat pun didorong agar sadar bencana. Intinya, sedini mungkin harus diambil tindakan untuk menindaklanjuti tanda-tanda potensi longsor. Tanpa menunggu terjadinya longsor. Bila harus, relokasi pun segera diupayakan, yang sifatnya sementara, atau bahkan permanen.

Catatan Khusus: Bukit Kapur di Panceng

Panceng termasuk kecamatan yang berpotensi terjadi longsor. Panceng memiliki daerah perbukitan yang tersebar di beberapa titik. Di selatan Jalan Daendels, ada beberapa perbukitan kapur yang ditambang. Beberapa bahkan sudah hilang, lenyap, dan sekarang menjadi lubang besar menyerupai danau, di antaranya bukit Kasihan dan bukit Kukusan. Adapun di utara Jalan Daendels, beberapa titik bukit kapur mulai gencar dilakukan penambangan.

Di Desa Banyutengah, Kecamatan Panceng, tercatat beberapa kali terjadi longsor akibat aktifitas penambangan. Beberapa bahkan telah mengakibatkan meninggalnya warga penambang, tertimbun reruntuhan batu kapur.

Maka, longsor terjadi selain karena faktor iklim atau alam, juga faktor antropogenik. Ulah manusia juga menjadi pemicu bencana. Karena itu, pengurangan risiko atau bahkan pencegahan bencana juga bergantung pada manusia itu sendiri.

Dalam kasus longsor di Banyutengah, masyarakat melihat hal itu sekedar sebuah peristiwa, tanpa mengkontruksikannya dalam konsep penanggulangan bencana. Terbukti setelah kejadian itu, tidak ada upaya mitigasi atau upaya lain yang dimungkinkan untuk mencegah atau meminimalisir risiko. Artinya apa? Pemahaman kebencanaan belum menjadi kesadaran masyarakat, padahal aktifitas ekonominya memiliki potensi bencana nyata. Maka ke depan, kesadaran mitigasi harus dibangun.

Apa yang terjadi di Panceng, barangkali berlaku untuk membaca potensi longsor di Ujungpangkah. Dua kecamatan ini bertetangga, dan termasuk dalam rangkaian perbukitan kapur di sepanjang pantai utara Gresik. Penulis sendiri kurang tahu persis, di titik mana peta rawan longsor di Ujungpangkah yang dimaksud BPBD. Namun bila merujuk berita terjadinya longsor di Ujungpangkah akhir-ahir ini, maka titik yang dimaksud kemungkinan besar adalah bukit kapur Sekapuk.

Bila itu benar, maka unsur antropogenik juga harus dibaca dalam mengantisipasi potensi longsor di Ujungpangkah. Ketika musim hujan tiba, terlebih dengan curah hujan tinggi, dinding dan tiang penyangga sisa bukit yang dijadikan basis penambangan, amat rentan mengalami patahan. Hal itu akibat rembesan air hujan berkepanjangan. Bila itu terjadi, kemungkinan akan terjadinya longsor atau keruntuhan lebih terbuka. Maka, para penambang sedapat mungkin bisa lebih tanggap terhadap ancaman longsor.

Achmad Faiz MN Abdalla (Pelajar NU Gresik)

Penulis : Faiz Abdalla

Bagikan artikel ini

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang ditulis oleh user. Tanggung jawab isi sepenuhnya pada user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini. Namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.