Sesat Pikir Pernyataan Ketua DPRD Gresik soal Tuntutan Ultras
Sumber: Group Facebook Ultras Mania Gresik

Sesat Pikir Pernyataan Ketua DPRD Gresik soal Tuntutan Ultras

DITULIS USER

Faiz Abdalla
ngopiOPINI 31 Jan 2018 WIB

Alih-alih mendapat kejelasan perihal apa yang mereka tuntutkan, kemarin (30/1), Ultras Gresik justru mendapat jawaban menohok dari Ketua DPRD Gresik yang dimuat di sebuah media.

Sebelumnya, Ketua Ultras Gresik memberitahukan di group facebook Ultras (Mania) Gresik, bahwa pertemuan yang semula diagendakan kemarin lusa (29/1) batal, lantaran Ketua DPRD tidak mau menandatangani surat yang telah dibuat oleh Ketua Komisi IV.

Namun alasan menolak menandatangi, tidak disebutkan di pemberitahuan itu. Harian Kompas yang pada Senin (29/1) mewartakan batalnya pertemuan itu, pun tidak menyebutkan terang alasan tidak ditandatanganinya surat itu.

Barulah sehari kemudian, sebuah media cetak memberitakan sikap dan pernyataan DPRD Gresik. Di group facebook beredar foto potongan berita itu. Setelah dinanti-nanti, titik terang itu mulai muncul. Namun bukan kabar gembira didapat, melainkan pernyataan yang menyayat.

Judulnya pun sungguh menusuk: Ultras Dilarang Ikut Campur Persegres. Isinya berintikan, DPRD menolak menindaklanjuti keinginan Ultras untuk hearing, dengan dalih, Persegres merupakan perusahaan swasta, sehingga tak ada alasan bagi DPRD untuk mempertemukan Ultras dengan manajemen Persegres.

Pernyataan itu pun menyundut rasa kecewa para Ultras Gresik, bahkan kemarahan. Beragam komentar bermunculan menanggapi pernyataan Ketua DPRD Gresik itu. Dan bukan tidak mungkin dalam waktu dekat akan ada aksi susulan yang jauh lebih besar.

Parsialitas Nalar

Terkait pernyataan Ketua DPRD, "Kalau perusahaan sudah rugi, apa yang mau dituntut? Ini kan urusan internal perusahaan. Pihak luar nggak boleh campur tangan," menurut saya, ada beberapa hal yang perlu dicermati.

Pertama, pernyataan itu seharusnya tidak keluar dari mulut Ketua DPRD. Pernyataan seperti itu lebih tepat, bila yang mengatakan adalah pihak perusahaan, lebih khususnya juru bicara atau kuasa perusahaan yang benar-benar membela kepentingan perusahaan. Mengapa demikian? Ikuti tulisan ini sampai akhir.

Kedua, pernyataan "Kalau perusahaan sudah rugi, apa yang mau dituntut?" menunjukkan kekurangmengertian Ketua DPRD terhadap subtansi keinginan Ultras Gresik. Pernyataan itu menyirat, seolah, Ultras Gresik adalah kelompok buruh atau pihak kreditur yang menuntut pemenuhan hak-hak terutang dari sebuah perusahaan yang sedang merugi atau bahkan pailit.

Padahal bukan itu. Tuntutan yang dimaksud adalah aspirasi, yakni keinginan masyarakat Gresik untuk mengetahui kejelasan tim kebanggaannya. Untuk itu, Ultras Gresik meminta DPRD guna mempertemukannya dengan manajemen serta pihak-pihak terkait lain.

Aspirasi itu pun bukan tanpa alasan. Saat klub-klub lain sudah membentuk dan mempersiapkan tim, bahkan berkompetisi di ajang pemanasan, tim Persegres justru menghilang tanpa kabar.

Di luar itu, poin-poin tuntutan Ultras Gresik secara umum adalah harapannya untuk peningkatan prestasi klub. Yang itu dimulai dari persiapan tim, komunikasi para pihak, serta kejelasan status legalitas. Itu saja.

Lantas, mengapa tuntutan yang bermartabat serta menunjukkan itikad baik masyarakat itu justru dibelokkan maknanya ke persoalan perdata perusahaan? Seakan, Ultras adalah kaum buruh yang mengemis-ngemis hak terutangnya.

Pernyataan Ketua DPRD itu, tak ubahnya mempersempit ruang pengertian klub sepakbola terbatas pada perspektif korporasi.

Ketiga, masih terkait pernyataan itu, bahwa meski sebuah klub profesional di Indonesia saat ini merupakan perusahaan swasta, termasuk Persegres, namun ia tidak bisa lepas dari aspek kesejarahan, kedaerahan, dan yang paling penting dalam hal ini: latar belakang kebijakan korporatisasi klub.

Adanya aturan klub harus berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas, tidak lepas dari adanya kebijakan pelarangan penggunaan APBD untuk membiayai klub profesional. Dari situ lalu dipikirkan, bagaimana klub berkembang secara industri sehingga profesional dalam pengelolaan serta mandiri dalam pendanaan. Maka aturan korporatisasi pun dikeluarkan.

Bila mau dirunut lagi, ketentuan legalitas itu bersumber dari aturan FIFA tentang lisensi klub profesional atau FIFA Club Licensing Regulations yang diterbitkan pada 2007. Aturan itu telah diratifikasi oleh semua konfederasi, termasuk AFC, yang selanjutnya diteruskan ke masing-masing asosiasi, termasuk PSSI.

Artinya apa? Aspek legal klub berbentuk perseroan terbatas hanyalah soal peranti. Tujuan sesungguhnya adalah majunya sebuah klub sepakbola ke arah pengelolaan profesional. Maka, korporatisasi adalah proses dari eksistensi klub itu sendiri.

Jangan dibalik-balik berpikirnya. Pernyataan Ketua DPRD menimbulkan tafsir kuat, bahwa perusahaanlah yang melahirkan dan memiliki sendiri klub sepakbola. Oleh karenanya, ia yang paling berhak atasnya. Bermula dari bernalar salah itu, lalu keluarlah pernyataan: "Ini kan urusan internal perusahaan. Pihak luar nggak boleh campur tangan."

Padahal, bila Ketua DPRD mau menengok ke belakang, Persegres saat ini adalah keberlanjutan Gresik United yang didirikan pada tahun 2005. Petrokimia yang tadinya dimiliki oleh sebuah korporasi, karena urung melanjutkannya, kemudian dimerger dengan Persegres dan akhirnya melahirkan Gresik United yang diinisiasi masyarakat dan dibidani pemerintah.

Bahwa kemudian sekarang dikelola oleh sebuah perusahaan, itu hanya implementasi aturan PSSI. Apakah berbentuk yayasan, korporasi atau koperasi, itu hanya soal kerangka formal. Hanya soal bentuk legal. Sehingga proporsinya harus ditempatkan secara tepat.

Artinya, Gresik United yang diinisasi oleh masyarakat, lalu difasilitasi oleh pemerintah, adalah milik Kabupaten Gresik, meliputi masyarakat dan pemerintahnya. Korporasi hanyalah "penerima mandat" sebagai konsekuensi berlakunya aturan untuk kemajuan klub sepakbola.

Dengan begitu, mempertegas lagi, korporatisasi hanyalah bagian dari proses sebuah klub sepakbola, sehingga ia berbagi tempat dengan unsur kesejarahan klub, pendukung, masyarakat termasuk pemerintah, serta unsur kedaerahan.

Bukan sebaliknya, klub sepakbola menjadi produk dari korporasi. Akibatnya melahirkan sesat pikir: semau-mau manajemen; "Pihak luar nggak boleh campur tangan". Korporatisasi yang diinisiasi untuk menunjang klub menuju profesional, justru merampas klub dari pendukungnya serta menghapus klub dari basis sejarahnya.

Dan dari sesat pikir itu, bukan tidak mungkin klub sepakbola akan dicabut dari akar kedaerahannya. Ini yang paling mengkhawatirkan.

Maka, adalah sangat menyesatkan bila melihat persoalan klub sepakbola terbatas menyandarkannya pada aspek legal, teori korporasi, serta UU Perseroan Terbatas yang mendasarinya. Sebab nalar parsial itu, klub sepakbola menjadi subyek yang sangat privat dan tertutup. Sampai-sampai seorang Ketua DPRD pun harus memagarinya.

Padahal di luar itu, secara historis, sosiologis dan politis, klub Gresik United adalah sebuah entitas yang sangat bernuansa publik.

Sebagai contoh, di korwil-korwil Ultras, secara rutin mereka berkumpul untuk membangun solidaritas serta mengajak masyarakat lebih luas guna datang ke stadion. Pertanyaannya, apa mereka agen perusahaan? Apa mereka digaji perusahaan? Tidak. Itu semua karena dalam diri mereka tertanam rasa cintanya pada daerahnya, yang itu mewujud dukungan ke Gresik United.

Keempat, apabila ditemukan unsur publiknya, maka sudah seharusnya DPRD menerima dan menampung aspirasi Ultras serta menjembatani pertemuan sekaligus menjadi mediator. Sungguh sesat pikir, bila DPRD menolak mempertemukan warganya dengan manajemen klub yang klub itu lahir atas inisiatif masyarakat dan dibidani pemerintah Kabupaten Gresik sendiri.

Alasannya yang dipakai pun sangat parsial, seperti yang saya paparkan di atas, yakni melihat persoalan Persegres terbatas pada perspektif korporasi, sehingga ia mendasarkan pada karakteristik perseroan terbatas yang bersifat privat.

Yang diminta oleh Ultras itu memang sudah sepantasnya, bahkan memang mendesak. Mereka berkeringat dalam sejarah panjang klub. Bukan setahun, dua tahun, atau tiga tahun. Yang mereka tuntut hanyalah terjalinnya komunikasi serta aspek lain untuk mengangkat prestasi tim. Sungguh sangat sesat pikir, bila DPRD justru menangkap maksud itu sebagai campur tangan ke perusahaan.

Apalagi sampai menyeretnya ke sebuah pernyataan:  Persegres perusahaan swasta, DPRD tak perlu menjembatani. Apa iya satu-satunya opsi membentuk legalitas klub ialah perseroan terbatas milik swasta? Apa itu hanya cara agar Persegres tidak tersentuh?

Maka seperti yang saya katakan di atas, pernyataan itu harusnya keluar dari mulut seorang kuasa dari sebuah korporasi, bukan Ketua DPRD. Seorang Ketua DPRD harusnya melihat suatu masalah secara utuh, tidak parsial.

Bersambung...

Yogyakarta, 31 Januari 2018

Achmad Faiz MN Abdalla (Pendiri Ultras Pager)

Penulis : Faiz Abdalla

Bagikan artikel ini

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang ditulis oleh user. Tanggung jawab isi sepenuhnya pada user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini. Namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.