Human Trafficking dan Potensi Preventif NU
Ilustrasi: viva.co.id

Human Trafficking dan Potensi Preventif NU

DITULIS USER

Faiz Abdalla
ngopiOPINI 04 Apr 2017 WIB

Kasus human trafficking di Indonesia menunjukkan kekhawatiran yang serius. Menurut data International Organization for Migration (IOM), jumlah korban perdagangan anak sejak 2007 hingga Juni 2013 tercatat 3.943 orang. Penyebarannya, laporan Jakarta-Indonesian US Embassy pada tahun 2013 menyebutkan bahwa masing-masing dari 33 provinsi Indonesia merupakan daerah asal dan tujuan human trafficking. Yang paling signifikan adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Banten.

Human trafficking termasuk kejahatan lintas negara terorganisir yang diatur dalam United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC). Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Faktor-faktor tersebut memerlukan tindakan multilateral antar negara untuk menanggulanginya.

Indonesia telah meratifikasi UNTOC melalui UU 5/2009 dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children melalui UU 14/2009. Selain memberi dasar mengikat secara multilateral bagi peserta, ratifikasi law making treaty tersebut juga memberi rumusan delik yang lebih lengkap ke dalam undang-undang nasional sehingga memberi kepastian hukum. Instrumen hukum internasional tersebut melengkapi UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Namun secara empiris, banyak kendala yang menghalangi upaya penanggulangan human trafficking, terutama dalam tahapan pencegahan (preventif). Secara umum, faktor-faktor penyebab human trafficking adalah kemiskinan, pendidikan rendah, budaya, lemahnya pencatatan kelahiran, dan kebijakan hukum yang bias gender. Menurut Anis Hidayah, pegiat Migrant Care, kasus human trafficking masih akan marak terjadi selama akar persoalannya tidak berhasil dibereskan oleh pemerintah, terutama kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan.

Pentingnya Peran NU

Dewasa ini, sektor pedesaan semakin termarjinalkan seiring arus globalisasi dan kapitalisasi yang makin kencang sejak era reformasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi berkonsekuensi pada perkembangan sektor industri dan jasa yang lebih signifikan daripada sektor tradisional seperti pertanian. Peran pemerintah mempertahankan dan mengembangkan keunggulan agraris Indonesia pun sejauh ini dianggap kurang maksimal. Semakin lama, sektor pertanian pun semakin terpinggirkan, tercermin dari kontribusinya yang terus menyusut terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut Fajar Marta (2015), NU kemungkinan besar menjadi pihak yang terdampak signifikan sebagai akibat kondisi tersebut. Sebab, di wilayah-wilayah itulah basis pendukung NU berada. Berdasarkan survei nasional LSI 2013, jumlah warga nahdliyin mencapai 36,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Mayoritas nahdliyin tinggal di pedesaan, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS per September 2014, Jatim dan Jateng merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, masing-masing 4,74 juta orang dan 4,56 juta orang. Dari 4,74 juta orang miskin di Jatim, yang merupakan basis utama anggota NU, sebanyak 3,21 juta orang atau 68 persen tinggal di pedesaan.

Data dan analisa yang dipaparkan Fajar Marta tersebut memiliki korelasi dengan data penyebaran kasus human trafficking yang menempatkan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai di antara provinsi dengan kasus human trafficking paling signifikan. Hal tersebut tentu beralasan mengingat kemiskinan merupakan faktor atau keadaan yang rentan menyuburkan praktik human trafficking di berbagai daerah di Indonesia.

Mengingat sebagian besar anggotanya berada pada mata rantai kemiskinan dan kasus human trafficking tersebut, NU sudah seharusnya memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan (preventif) human trafficking di Indonesia. Sebagai organisasi yang mengakar kuat dalam struktur sosial bangsa Indonesia, NU memilik modal penting dalam upaya penegakan hukum secara preventif terhadap kejahatan human trafficking.

Dikatakan dalam sosiologi hukum, hukum positif banyak dikalahkan oleh struktur sosial dimana hukum positif tersebut diberlakukan. Penelitian tentang budaya hukum di Indonesia oleh Daniel S. Lev menunjukkan bagaimana prosedur hukum di Jawa dikalahkan oleh pola harmoni, menjaga perasaan dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa struktur sosial merupakan faktor berpengaruh terhadap penegakan hukum. Teori ini dapat menjadi dasar urgensi peran NU dalam penegakan hukum secara sosiologis.

Selain itu, penegakan hukum bukanlah semata menjadi tugas para penegak hukum konvensional. Penegakan hukum selain dimaknai dalam arti yang sempit-konvensional, juga dapat dimaknai dalam arti yang luas-sosiologis. Penegakan hukum dalam arti luas-sosiologis adalah penegakan hukum oleh semua unsur dalam bernegara guna tercapainya keselarasan hukum normatif dan hukum empiris. NU sebagai pendiri bangsa dengan sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan bangsa ini, sudah seharusnya menyadari peran pentingnya sebagai penegak hukum dalam arti luas.

Karena itu, sudah seharusnya NU berkontribusi secara sadar dan maksimal terhadap penegakan hukum di negara ini. Dalam kejahatan Human trafficking di Indonesia, potensi preventif NU sangat ditunggu mengingat upaya represif oleh administrasi negara dan penegak hukum tidak kunjung menunjukkan progres berarti. Masih suburnya budaya koruptif para penegak hukum serta kurangnya koordinasi antarpemerintah merupakan masalah yang klasik dalam penindakan hukum.

Pendekatan Kultural

Potensi preventif NU dapat dilakukan terutama melalui pendekatan kultural. Pengaruh NU dalam struktur sosial yang mengakar kuat merupakan premis bahwa NU dengan pendekatan kulturalnya dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hal itu terbukti dimana Pemeritah seringkali memanfaatkan kiai-kiai di daerah dan desa-desa untuk digandeng dalam sosialisasi program atau peraturan tertentu. Di sebagian masyarakat, kiai atau pemimpin agama lebih dipatuhi masyarakat daripada pemerintah sendiri.

Salah satu langkah nyata yang bisa diambil ialah sosialisasi perihal bahaya dan modus operandi dalam kejahatan tersebut. Sosialisasi tersebut merupakan upaya pendekatan KOL (knowledge and opinion about law) terhadap masyarakat dalam rangka pencegahan human trafficking. Pengetahuan masyarakat akan pengertian human trafficking sangatlah penting. Menurut Padgorecki, pengetahuan tentang peraturan hukum merupakan salah satu indikator dalam mengidentifikasi kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat.

 

Karena itu, pengajian rutin yang diadakan NU atau kegiatan kultural lainnya dapat dimanfaatkan sebagai wadah sosialisasi pencegahan kejahatan human trafficking. NU memiliki pengaruh kuat untuk menggerakkan masyarakat. Sudah saatnya, sinergi pemerintah dan NU semakin diperkuat. Potensi sosial yang dimiliki NU tersebut hendaknya dimanfaatkan untuk memasyarakatkan program-program pemerintah. Dengan begitu, sinergi tersebut nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

*Tulisan ini dimuat di NU Online pada Januari 2015

*Achmad Faiz MN Abdalla, Pelajar NU Gresik.

 

 

Penulis : Faiz Abdalla

Bagikan artikel ini

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang ditulis oleh user. Tanggung jawab isi sepenuhnya pada user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini. Namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.