Penertiban PKL Pasar Atom Tanpa Solusi Memantik Keprihatinan Ketua Karang Taruna Kelurahan Bongkaran
Muhammad Haris, Ketua Karang Taruna Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya

Penertiban PKL Pasar Atom Tanpa Solusi Memantik Keprihatinan Ketua Karang Taruna Kelurahan Bongkaran

DITULIS USER

Moch Atho' Illah
Pemerintahan 30 Jan 2018 WIB

Masalah demi masalah kerap kali terjadi tiap hari antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Satpol PP tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Pasalnya keberadaan mereka kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota.

Seperti kejadian tepatnya dikawasan sisi luar Pasar Atom, Jl. Waspada Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, Selasa (30/01/2018) siang telah terjadi penertiban PKL yang berujung cekcok antara PKL dan Satpol PP, dan sampai saat ini belom ada solusi yang efektif sehingga penertiban yang dilakukan pemerintah bisa diterima secara simpatik oleh warga setempat.

Hal tersebut turut memantik keprihatinan Ketua Karang Taruna Kelurahan Bongkaran Muhammad Haris, ia mengatakan, mereka (PKL) seringkali menjadi target utama dalam kebijakan Pemerintah kota (Pemkot).

"Kejadian ini merupakan masalah yang sangat kompleks, karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya," katanya kepada media.

Kemudian yang menambah daftar panjang permasalahan antara PKL dengan Satpol PP, lanjut Haris semisal seperti pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam prakteknya banyak menggunakan kekerasan dengan tidak di  awali musyawarah antara PKL dengan kecamatan sebagai perpanjangan Pemkot.

"Sebab, saat Satpol PP dimintai klarifikasi terkait penertiban yang dilakukan selalu berbicara atas pengaduan dari pihak kecamatan, namun di posisi ini, pihak kecamatan tidak pernah turun langsung di lapangan untuk menemui dan mengajak PKL guna bermusyawarah, coba lihat surat pemberitahuan edaran ini dikeluarkan kemarin, Senin tanggal 29 Januari 2018 di Kecamatan, dan anehnya kenapa tiba-tiba disampaikan sekarang?," ujarnya dengan nada kesal.

Sedangkan salah satu petugas Satpol PP berkilah bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas untuk menyampaikan surat pemberitahuan ke PKL.

"Mau tidak mau, PKL cukup ikuti Undang-undang yang tertera didalam surat pemberitahuan edaran pada tanggal 29 januari 2018, jika mau protes silahkan ke Kecamatan atau Satpol PP Kota Surabaya," kilahnya.

Sementara, Ketua Kartar Kelurahan yang baru saja dilantik itu juga menyampaikan, pihaknya tidak ingin pendekatan dengan cara kekerasan, justru jika hal itu terus dilakukan pemerintah, akan menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri.

"Dalam hal membuat agenda kebijakannya, pemerintah cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan persoalan, itu dapat dilihat dari tidak dilibatkannya perwakilan PKL ke dalam tim yang menggodok konsep penertiban atau perluasan. Selama ini mana pemerintah memberikan solusi konkrit, jika memang PKL ditertibkan, maka harusnya diberi sebuah wadah, agar mereka tidak terlantar," tegas Haris.

Ia kembali menambahkan, kehadiran PKL seperti menjadi sebuah masalah atau sisi negatif dari pemerintah, tanpa melihat dari sisi positifnya.

"Mari kita lihat dari kacamata kemanusiaan agar tidak terjadi gesekan antara PKL dan Satpol PP. Sebagai dampak positif bisa dilihat dari segi sosial dan ekonomi karena keberadaan PKL yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota, karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis," imbuh Haris yang juga mantan pengurus PMII Cabang Sidoarjo.

"Jangan selalu menyalahkan PKL dengan UU yang berlaku atau membodohi masyarakat dengan hukum, mereka juga masih punya hak Perlindungan Hukum Pasal 27 ayat (2) UUD 45: Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil," pungkasnya. (ATH)

Penulis : Moch Atho' Illah

Bagikan artikel ini

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang ditulis oleh user. Tanggung jawab isi sepenuhnya pada user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini. Namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.